Browse By

Aksi Tolak Reklamasi Aliansi BEM Se-Bali: Alternatif Gerakan?

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Se-Bali Dewata Dwipa berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Bali, Renon, 27 Oktober 2017. (Rai Sukmaning/Linimassa)

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Se-Bali Dewata Dwipa berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Bali, Renon, 27 Oktober 2017. (Rai Sukmaning/Linimassa)

PERSLINIMASSA, Denpasar – Selasa, 24 Oktober 2017, Pasubayan Desa Adat Bali dan ForBALI menggelar aksi tolak reklamasi di depan Kantor Gubernur Bali.

Mereka menuntut Presiden Joko Widodo mencabut Perpres No. 51 Tahun 2014 dan meminta Gubernur Bali Made Mangku Pastika untuk tidak menerbitkan rekomendasi izin reklamasi Teluk Benoa.

Tiga hari kemudian, Jumat, 27 Oktober 2017, seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Se-Bali Dewata Dwipa berunjuk rasa di tempat yang sama. Tuntutan mereka tidak jauh berbeda.

Humas Aksi Javents Lumbantobing mengatakan, aksi yang mereka gelar merupakan pembuka kegiatan tahunan Evaluasi Bali Mandara (Maju, Aman, Damai dan Sejahtera) Jilid II.

“Pembukanya kita bawa isu yang paling besar yaitu reklamasi Teluk Benoa. Karena Mandara tidak terbukti dengan adanya reklamasi,” kata Javents.

Saat Linimassa bertanya mengapa Aliansi BEM Se-Bali membuat aksi terpisah dari ForBALI dan Pasubayan, Javents menjawab: “Aksi ini sebagai alternatif bagi orang-orang yang tidak mau turun bersama ForBALI. Mereka bisa turun bersama kami, mahasiswa, yang bisa dipercaya tidak ada kepentingan-kepentingan lain.”

Korsu Sospolek Aliansi BEM Se-Bali I Komang Arta Yasa mengungkapkan hal yang senada. Menurutnya, tidak ada persoalan saat mahasiswa menggelar aksi sendiri.

“Kita menghadirkan alternatif gerakan. Ketika kita bergabung (dengan ForBALI dan Pasubayan – Red) saya pikir bagus itu. Tapi ketika kita memutuskan untuk sendiri pun itu tidak buruk,” ujarnya.

Arta Yasa juga menilai belum ada urgensi untuk bergabung dalam gerakan ForBALI.

Sementara itu, Koordinator Pusat Aliansi BEM Se-Bali Anak Agung Sadapala Nugraha menyebut kepentingan mahasiswa dan masyarakat tidak bisa dicampuradukkan.

“Kami tidak ingin mengganggu kepentingan mahasiswa. Tugas mahasiswa itu kuliah,” tutupnya.

Untuk diketahui, demonstrasi 24 Oktober lalu diikuti oleh ribuan rakyat Bali yang tergabung dalam Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI).

Aksi tersebut secara spesifik menjelaskan bahwa Pemprov Bali dalam hal ini Gubernur Bali masih memiliki peran dalam memuluskan rencana reklamasi Teluk Benoa.

Dilansir dari Tribun Bali (Selasa, 24 Oktober 2017), Wayan ‘Gendo’ Suardana memaparkan bahwa Mangku Pastika pernah mengatakan ForBALI salah alamat saat mendemo dirinya ataupun DPRD Bali karena Teluk Benoa adalah urusan pemerintah pusat.

Namun sesuai dengan Permen KKP No. 28 Tahun 2014, pasal 13 ayat 3 huruf J bahwa untuk mendapatkan izin pelaksanan reklamasi Teluk Benoa maka pemrakarsa (investor) wajib menyertakan izin lokasi, izin amdal, dan mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Bali.

Dalam kasus reklamasi Teluk Benoa maka PT. TWBI harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Gubernur Bali agar dapat mengajukan izin pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa.

—Rai Sukmaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *