Browse By

Aliansi BEM Se-Bali Dewata Dwipa Tolak Revisi UU MD3: Anggota DPR Tidak di Tempat, Massa diminta Bersurat

Aksi teatrikal dalam aksi bertajuk “Revisi UU MD3 Refleksi Demokrasi Jaman Now?” di depan kantor DPRD Bali, Denpasar, Jumat, 23 Februari 2018. Aksi yang diselenggarakan Aliansi BEM Se-Bali Dewata Dwipa ini bertujuan untuk menyampaikan penolakan mahasiswa dan masyarakat terkait pengesahan revisi UU MD3, sekaligus menuntut DPRD Bali menyampaikan aspirasi tersebut ke pusat. (Eka Dharma/Linimassa)

Aksi teatrikal dalam aksi bertajuk “Revisi UU MD3 Refleksi Demokrasi Jaman Now?” di depan kantor DPRD Bali, Denpasar, Jumat, 23 Februari 2018. Aksi yang diselenggarakan Aliansi BEM Se-Bali Dewata Dwipa ini bertujuan untuk menyampaikan penolakan mahasiswa dan masyarakat terkait pengesahan revisi UU MD3, sekaligus menuntut DPRD Bali menyampaikan aspirasi tersebut ke pusat. (Eka Dharma/Linimassa)

PERSLINIMASSA, DENPASAR – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Bali Dewata Dwipa menggelar aksi bertajuk “Revisi UU MD3 Refleksi Demokrasi Jaman Now?” di depan Kantor DPRD Bali, Jumat, 23 Februari 2018.

Para mahasiswa bersiap di depan Kantor Gubernur Bali sejak pukul 1 siang. Sekitar pukul 2 siang, mereka mulai berjalan menuju kantor DPRD Bali sambil menyuarakan penolakan terhadap revisi UU MD3.

Sesampainya di depan kantor DPRD Bali, aksi dilanjutkan dengan orasi dari perwakilan anggota aliansi dan aksi teatrikal.

Menurut humas aksi ini, Javents Lumbantobing, tujuan aksi ini adalah untuk melakukan audiensi dan memberikan kajian kepada anggota DPRD Bali. “Karena dalam tuntutan kita, kita menuntut agar anggota DPRD Bali juga ikut menyuarakan aspirasi rakyat dan mahasiswa untuk menolak revisi UU MD3 tersebut,” kata Javents.

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi BEM Se-Bali Dewata Dwipa menolak revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 pada pasal 73, pasal 122 huruf k, dan pasal 245. Mereka menganggap pasal-pasal tersebut mengandung multitafsir dan mendukung DPR menjadi kekuatan super power.

Mereka juga menuntut DPRD Provinsi Bali untuk menolak Revisi UU MD3. Menurut mereka, revisi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila serta mencederai UUD 1945 pasal 28E ayat (2) dan (3).

Berikutnya, mereka menuntut Pemerintah untuk menerapkan transparansi birokrasi dengan tidak melakukan perubahan UU secara tertutup. Mereka juga meminta Presiden Joko Widodo untuk menolak pengesahan revisi UU MD3.

Sementara, kepada DPR RI, mereka menuntut agar kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD direvisi kembali sehingga sesuai dengan konstitusi. Menurut mereka, setiap UU harus mempunyai legal standing dan tidak mencederai makna yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 Pasal 28E ayat (2) dan (3).

Diminta Bersurat

Di tengah aksi, beberapa staf DPRD Bali keluar menemui para mahasiswa.

Menurut Javents, mereka menyampaikan bahwa para Anggota DPRD Bali sedang tidak di tempat, hanya ada staf keuangan. “Dan mereka hanya memperbolehkan lima orang untuk bertemu dengan mereka,” kata Javents.

Javents menambahkan, mereka sempat mengusulkan untuk menunggu, namun ditolak dengan alasan para Anggota DPRD Bali sedang menemui Presiden Jokowi dan menghadiri pertemuan partai.

Sesuai kesepakatan, Aliansi BEM Se-Bali Dewata Dwipa akan bersurat ke DPRD Bali. ”Nanti hari Senin kami akan diberikan ruang untuk menyampaikan kajian tersebut,” kata Javents.

Penulis : Eka Dharma

Editor : Fina Pradnyani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *