Browse By

Diskusi Publik di Unud, Syamsudin Haris Sebut Parpol Mesti Dibenahi

Dari kiri ke kanan: Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Peneliti LIPI Prof. Syamsuddin Haris dan Dosen FISIP Unud Kadek Dwita Apriani dalam diskusi publik yang diadakan BEM FISIP Unud dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Sidang Pascasarjana Unud, Denpasar, Senin, 11 September 2017. Diskusi membahas perlunya pelembagaan kode etik yang sesuai standar, panduan sistem rekrutmen dan kaderisasi dalam parpol. (Suryadipta Wardhana/Linimassa)

Dari kiri ke kanan: Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Peneliti LIPI Prof. Syamsuddin Haris dan Dosen FISIP Unud Kadek Dwita Apriani dalam diskusi publik yang diadakan BEM FISIP Unud dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Sidang Pascasarjana Unud, Denpasar, Senin, 11 September 2017.  (Suryadipta Wardhana/Linimassa)

PERSLINIMASSA, Denpasar — Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI Prof. Syamsuddin Haris menyebut partai politik harus diperbaiki.

Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik Bersama KPK yang diadakan BEM FISIP Unud dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ada dua hal dalam partai politik yang mesti diperbaiki, yakni sistem pendanaan dan fungsinya,” ujar Syamsuddin di Ruang Sidang Gedung Pascasarjana Unud, Denpasar, Senin, 11 September 2017.

Menurutnya, sistem pendanaan partai politik (parpol) di Indonesia belum transparan. Kondisi tersebut ditengarai kerap menimbulkan konflik kepentingan, mengingat banyaknya kebijakan strategis dalam pemerintahan dibuat oleh parpol lewat mekanisme perwakilan di DPR.

Besarnya wewenang parpol lewat mekanisme perwakilan tersebut, kata Syamsuddin, sebetulnya menunjukkan bahwa parpol memiliki peran yang vital.

Namun ironisnya citra parpol di mata masyarakat malah terpuruk. Hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia misalnya menempatkan parpol sebagai lembaga paling tidak dipercaya oleh publik.

Soal tugas pokok parpol, Syamsuddin punya pandangan sendiri. Menurutnya, tugas parpol bukan hanya menyeleksi pejabat publik, tapi juga memberi pendidikan politik.

Syamsuddin mengingatkan bagaimana parpol melakukan money politic pada pemilu maupun pilkada-pilkada sebelumnya. Parpol, kata dia, belum bisa memberi contoh yang baik dalam berdemokrasi.

“Saya tidak setuju jika pemilih terus disalahkan soal ini. Kalau dikatakan bahwa mereka (pemilih—red) pragmatis, hanya butuh uang, itu tidak benar. Itu semua ulah elit politik,” tegasnya.

Meski demikian, Syamsuddin percaya parpol masih dapat dibenahi.

“Karena kami cinta parpol, kami datang ke sini untuk membenahi parpol. Namun kami belum menangkap komitmen serius dari partai politik,” ujar Syamsuddin di depan perwakilan parpol yang menjadi undangan dalam kegiatan tersebut.

Selain Syamsuddin, dalam diskusi itu turut hadir Juru Bicara KPK Febri Diansyah dan Dosen Ilmu Politik Unud Kadek Dwita Apriani sebagai pembicara.

—Rai Sukmaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *