Browse By

Gema Pembebasan dari Perpustakaan

Oleh Dewi Widyastuti*


Ilustrasi oleh Andra Brahmadi 

Ada kisah di salah satu daerah yang paling terbelakang dan miskin di Dunia Ketiga, pada masa malaise. Daerah itu bernama Recife. Seseorang yang kemudian hari muncul dan dikenal atas gagasan-gagasannya dalam dunia pendidikan, terlahir dan mengalami masa kemelaratan di kota itu. Di tengah keterbatasan dan pengalamannya yang sulit, ia memasuki dunia kontemplasi filsafat dan memutuskan untuk mendedikasikan dirinya mengajar kaum proletar serta marjinal.

Paulo Freire, seorang pendidik asal Brazil yang model pendidikannya dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintah kala itu. Jeruji besi bukanlah tempat yang asing lagi baginya. Ia menggugah dan membuat kaum tertindas di Amerika Latin terbangun dari tidur panjangnya. Buah pemikirannya menitikberatkan pada momok dehumanisasi dan hasrat akan pembebasan. Ia menggambarkan suatu kontradiksi antara kaum tertindas dan kaum penindas yang dialami manusia dalam fitrah kesejarahannya.

Sepintas, kita akan beranggapan bahwa kaum tertindas adalah mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Ternyata lebih dari itu, kaum tertindas-penindas telah mengambil wujud lain pada saat ini. Hubungan itu dapat terlihat dari unsur dasar pemolaan atau sistemnya. Freire dalam bukunya Pendidikan Kaum Tertindas (1985) menyatakan bahwa, setiap pemolaan ialah pemaksaan pilihan seseorang terhadap orang lain dengan mengubah kesadaran orang yang dipola agar cocok dengan pemilih pola tersebut. Hal itu berarti, ada suatu kondisi penindasan kesadaran yang mungkin saja tidak kita sadari saat ini.

Manakala situasi penindasan itu menjadi mapan, ia akan melahirkan gaya hidup yang menyeluruh bagi mereka yang terlibat. Lalu mengukuhkan keberadaannya dengan menjelma menjadi birokrasi.  Seringkali, birokrasi membuat manusia seakan-akan menjadi sebuah objek “benda”. Tetapi dalam suatu negara, sekalipun menganut sistem demokrasi, ada pertanyaan yang muncul bahwa mungkinkah kita menghindari apa yang dikatakan birokrasi? Upaya yang paling mungkin dilakukan sekaligus menunjang proses humanisasi atas kaum tertindas maupun penindas adalah dengan jalan pembebasan. Pembebasan itu sendiri menurut Freire adalah sebuah praksis: tindakan dan refleksi manusia atas dunia untuk dapat mengubahnya.

Dalam upaya pembebasan ini, kesadaran adalah pondasi. Hal ini erat kaitannya dengan filsafat eksistensialisme. Penulis dapat menyimpulkan hal tersebut dari buku Vincent Martin (2003), bahwa pada dasarnya eksistensialisme ialah protes terhadap pandangan bahwa manusia adalah benda, serta tuntutan atas eksistensi personal yang perlu diperhatikan secara serius yang mana menitikberatkan pada kesadaran personal.

Kesadaran itu sendiri dapat hadir melalui metode, sebab manusia adalah makhluk yang ‘tak pernah selesai’ dan dinamis. Perlu adanya suatu metode yang bertujuan untuk menyadarkan dan mendukung upaya pembebasan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Misalnya, lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat. Dalam tulisan ini, lembaga yang penulis amati ialah perpustakaan sebab perpustakaan merupakan jantung pendidikan. Khususnya, perpustakaan umum karena perpustakaan umum menjadi satu-satunya tempat yang dapat diakses publik tanpa biaya dan tanpa memandang ras, agama, pandangan politik dan lain sebagainya.

Alih Konsep dan Kiprah Perpustakaan

Banyak dari perpustakaan umum berada di bawah naungan pemerintah dan otomatis menjadi naungan birokrasi, tetapi ia memiliki kewenangan otonom dalam mengatur birokrasinya terhadap publik. Hal itu membuat perpustakaan dapat meminimalisir praktik birokrasi yang dianggap kurang manusiawi. Sayangnya, keberadaan perpustakaan  saat ini umumnya masih sebatas pada pengasuh informasi. Hal ini tampaknya masih terjadi di Indonesia.

Masih ada anggapan, perpustakaan mengisolasi pemustaka dalam hal konten. Seperti halnya pengajar yang hanya menjadikan pelajar sebagai objek, sebatas memberikan ilmu. Sama pasifnya dengan perpustakaan. Pustakawan hanya memberikan apa yang pemustaka perlukan, bukan cara belajar untuk mendapatkan keperluannya itu. Perlu adanya suatu model baru yang dapat beradaptasi dan mampu melayani kebutuhan masyarakat yang kian majemuk.

Freire dalam bukunya Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan (1984), mengawinkan ideologi liberal dengan metode pendidikan lewat perpustakaan berlandaskan dialektika. Gagasan itu dikenal sebagai, Transformasi Perpustakaan dan Masyarakat Berbasis Perpustakaan (TPMBP). TPMBP menjadikan perpustakaan sebagai wadah interaksi sosial dan upaya mewujudkan budaya toleran dalam keberagaman.

Gagasan Freire ini perlu kita pertimbangkan, sebab TPMBP bersifat demokratis dan menyediakan ruang belajar dan berkembang untuk masyarakat. Perpustakaan berbasis liberal ini menjadikan masyarakat sebagai aktor. Siapapun bisa memiliki tugas publik dan bekerja bersama-sama untuk masyarakat karena keterlibatan masyarakat adalah hal yang utama. Sebuah gagasan yang bertujuan untuk memupuk kesadaran personal dan memberi gairah pembebasan. Sebetulnya, perpustakaan di Indonesia telah memiliki layanan yang mengacu pada wacana pembebasan itu. Kita mengenalnya dengan nama perpustakaan keliling.

Layanan ini memungkinkan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke lokasi perpustakaan dapat mengecap pula koleksi buku yang ada di perpustakaan. Idealnya, layanan perpustakaan keliling mengutamakan desa-desa atau sekolah-sekolah yang teralienasi secara geografis. Tapi kenyataannya, saat ini banyak perpustakaan yang tak menyediakan layanan ini atau belum memaksimalkannya. Meski sebenarnya, layanan ini merupakan langkah nyata upaya pembebasan melalui perpustakaan. Suatu harapan bagi mereka yang memiliki keterbatasan dan dibelenggu oleh kuasa penerbitan. Kuasa yang membuat harga buku melambung tinggi, jauh dari biaya produksi. Ujung-ujungnya, hanya dapat dibeli oleh mereka yang tak lagi pusing mau makan apa esok hari atau mungkin sudah tak peduli lagi.

Pada akhirnya, wacana pembebasan itu menjadi suatu ketakutan tersendiri bagi mereka yang terbiasa ‘menindas.’ Namun, demi menghentikan praktik dehumanisasi, wacana itu mesti direalisasikan. Wacana itu akan tetap menjadi wacana bila tidak direfleksikan dan dilakukan. Refleksi dan tindakan, merupakan dimensi dari wacana, yang akan melumpuhkan salah satunya bila hanya satu di antaranya yang dilakukan. Untuk merealisasikan sebuah wacana, terlebih dulu kita perlu merefleksikannya kemudian menindaklanjutinya. Namun, hal terpenting bahwa itu semua kembali lagi pada masing-masing individu. Gairah pembebasan ini akan dijiwai atau sebatas dijadikan citra diri.

Referensi:

Freire, Paulo. 1984. Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan. Jakarta: Gramedia.

___________. 1985. Pendidikan Kaum Tertindas. Jakarta: LP3S.   

Martin, Vincent. 2003. Filsafat Eksistensialisme: Kierkegaard, Sartre, Camus. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

 

*Anggota PSDM LPM Linimassa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *