Browse By

Kepada KPRM FISIP: Meski Prematur, Jangan Lengah Mengatur!

PERSLINIMASSA, DENPASAR – Gempita gemuruh tahun politik berkumandang penuh di seluruh tataran mahasiswa Universitas Udayana. Serangkaian proses pemilu raya dari lapisan program studi, fakultas, sampai tingkat pemerintahan mahasiswa di Universitas dilaksanakan dengan penuh antusias. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tercinta menjadi salah satu bagian yang juga turut menunjukkan atmosfernya.

Dengan nama Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa (KPRM) FISIP Unud 2018, seluruh perwakilan setiap himpunan mahasiswa bersatu menyusun rangkaian Pemira, dimulai dari pembukaan pendaftaran calon, pengumpulan berkas calon, penetapan calon dengan berbagai seleksi, menentukan waktu kampanye calon, menyelenggarakan debat terbuka pasangan calon yang dilaksanakan Senin, 12 November lalu, sampai pada hari ini (14/10) memasuki hari tenang, dan esok dilanjutkan dengan rangkaian puncak pencoblosan dan penghitungan suara untuk masa bakti Gubernur dan Wakil Gubernur BEM FISIP terpilih periode 2019/2020.

Terhitung dengan timetable yang sangat cepat, proses Pemira FISIP pun tak lepas dari kendala. Sempat terjadi polemik terkait bagaimana Undang-Undang Pemira sebagai landasan para calon pemimpin muda ini berpolitik, terkesan prematur. Tanpa sadar beberapa bagian yang kurang lengkap dalam penulisan yang tertera pada Undang-Undang, menimbulkan kekecewaan pihak-pihak tertentu yang sesungguhnya memiliki niat kuat untuk memberikan kontribusi lebih bagi FISIP.

“Saya menjadi calon yang mendapati kekecewaan akibat permasalahan satu berkas terkait pencalonan, sejak awal ada banyak keganjalan pada Undang-Undang, penulisan beberapa pasal-pasalnya ambigu, tidak detail..” ungkap Nararya Prasetya Putra, mahasiswa program studi Sosiologi angkatan 2016 yang tidak lolos dalam seleksi berkas sebagai calon gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP, pada Pemira tahun ini.

“Mulai dari persyaratan tertulis terkait lampiran KRM saja itu di awal sudah tidak detail, KRM mahasiswa yang seperti apa, apakah boleh satu KRM digunakan oleh semua calon? Apakah ada format khusus untuk lampiran berkas-berkas pendaftaran calon? Jika memang ada, bukankah alangkah baiknya itu dituliskan juga di pamflet pengumuman? Karena kita semua juga tahu untuk di FISIP sendiri, terkadang masing-masing HMPS memiliki format yang berbeda-beda, lalu bagaimana kalau sudah begini? Kesalahan saya jadi terkesan sangat fatal, bahkan sampai tertuduh memanipulasi, padahal nyatanya memang tidak ada ketentuan pasti yang tertulis, sangat disayangkan..” sambung Nara menceritakan keresahannya. Pria yang juga aktif pada kepengurusan BEM PM Universitas Udayana ini mengatakan perlu adanya refleksi dan perbaikan lagi dari KPRM sebagai penyelenggara Pemira setiap tahunnya.

“Berbagai kelalaian dilakukan oleh KPRM setiap tahunnya. Setiap kesalahan ini harusnya menjadi bahan koordinasi, bagaimana belajar dari pengalaman. Tidak hanya antar panitia pelaksana dalam KPRM tapi juga jadi bahan koordinatif dengan seluruh Himpunan Mahasiswa di FISIP. KPRM harus lebih profesional..” komentar Rio Wijanarko, mahasiswa FISIP yang juga merasa simpati dengan persoalan yang kerap kali terjadi pada Pemira FISIP.

“Mencoba mencabut kedaulatan demokrasi merupakan politik hitam, FISIP pasti bisa berdemokrasi lebih baik lagi,” tutup Nara mengakhiri sesi wawancara yang tim Linimassa lakukan pada Senin, 5 November lalu.

“Jadi di awal pada persyaratan calon gubernur dan calon wakil gubernur, di sana kami mengakui sempat kecolongan. Para calon harus menyiapkan surat non-aktif sementara dari HMPS terkait, tapi kita tidak mencantumkan dengan pasti bagaimana format yang harus dipenuhi dari surat non-aktif tersebut. Misalkan dari nomor, respon ketua dan sekertaris HMPS..” papar Kadek Windy Pramadita selaku Ketua Panitia KPRM FISIP 2018 saat ditemui usai debat kandidat bertempat di Student Center Universitas Udayana.

Sudah semestinya hal-hal semacam kecolongan Undang-Undang ini menjadi bentuk pembelajaran serius. Siapa yang tahu, bagaimana kelihaian segala macam intervensi bisa saja digunakan apabila fondasi dasar berpolitiknya tidak kuat. KPRM sebagai penyelenggara utama, semoga menjadikan persoalan ini sebagai hantaman keras, mesti ada tekad agar betul-betul independen dan di tahun selanjutnya menciptakan pemilu raya yang ‘kuat’, dalam artian tidak lagi lengah menyusun aturan, tidak lagi lengah pada calon-calon pemimpin FISIP mendatang, dan tidak akan lengah untuk turut membantu seluruh mahasiswa FISIP memilih pemimpin yang pantas dan layak dijadikan panutan.

Coming Soon! mari kawal bersama langkah awal perjalanan pemimpin baru FISIP, jangan golput!

Coming Soon! mari kawal bersama langkah awal perjalanan pemimpin baru FISIP, jangan golput! (dok. KPRM FISIP 2018)

Memperbaiki sistem pemilu nyatanya memang tidak mudah, ada sosok-sosok yang terus bekerja memperbaiki sistem, ada pula sosok-sosok yang terus curiga. Jangan-jangan seluruh produk sistem politik kita buah dari kecelakaan politik, jangan-jangan ada yang mengharapkan sistem pemilu menguntungkan diri dan kelompok tertentu saja, orang-orang terus skeptis dan melanjutkan perjuangan. Nyatanya tidak dapat dipungkiri, tidak semua pembuat Undang-Undang saat ini adalah yang terpilih, begitu juga calon pemimpinnya.

Memilih pemimpin juga merupakan bagian dari bentuk perjuangan, memilih pemimpin yang bermental demokrat, yang membutuhkan kritik dan saran pada saat berkuasa kelak. Penguasa berhak melakukan cara-cara melanggengkan kekuasaan, tetapi dengan mekanisme/prosedur yang fair, harus sesuai standar demokrasi. Mengutip apa yang sempat dikatakan salah satu narasumber Rio Wijanarko menggambarkan bagaimana riak politik kampus hari ini, “Persatuan itu relatif, perjuangan itu absolut..” (fip)

Penulis : Fina Pradnyani

Editor : Saffira Nusa Dewi, Jistha Prajna

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *