Browse By

MENKO PERGERAKAN BEM PM UNDUR DIRI, ADA APA?

20228

PERSLINIMASSA, DENPASAR – Rasisme menjadi alasan Umar Abdurrahman, Menteri Koordinator Pergerakan BEM PM Unud, undur diri dari Kabinet Reparasi Cita Udayana yang dipimpin oleh Satya Ranasika tahun ini. Terhitung sejak tanggal 9 April 2020, mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2017 tersebut secara resmi tidak lagi menjabat sebagai Menko pergerakan. Tentu saja, pengunduran diri Umar Abdurrahman menjadi polemik krusial dalam lembaga eksekutif mahasiswa Unud.

Sikap rasis dikalangan mahasiswa merupakan hal lumrah terjadi, namun siapa sangka, sikap ini bisa bermetamorfosa menjadi bullying dan menjadi bumerang terhadap orang lain, bahkan mungkin bisa memunculkan mental illness terhadap korban. Wajar jika hanya sekali, tapi sensi juga jika berkali-kali. Itu yang dirasakan Umar sebagai mahasiswa aktif FISIP Universitas Udayana.

“Saya memutuskan keluar dari sistem sebagai bentuk speak up terhadap rasisme di Unud. Kami baik-baik saja di internal BEM PM. Bahkan saya sangat mengapresiasi anggota Kemenkoan yang sekarang, gerak cepat dalam mengkawal isu. Hanya saja, sikap rasis ini tidak bisa saya terima begitu saja, tidak cuma sekali tapi berkali-kali,” kata Umar dalam keterangan wawancara via WatsApp, Selasa (14/4).

Keputusan undur diri Umar memunculkan stigma negatif dalam hirarki BEM PM yang dipimpin Satya. Opini yang ramai diperbincangkan oleh kalangan mahasiswa Unud adalah tidak sejalannya idealisme Umar dan Satya dalam mengkawal pergerakan. Mantan rival Satya dalam pemilihan Presma BEM PM Unud 2020, Umar Abdurrahman, menolak statemen tersebut. Perbedaan pandangan dalam suatu organ bukan hal yang tabuh dan secara alami pasti ada. Idealisme yang berbeda adalah nuansa demokrasi yang akan selalu hadir mengiringi berbagai persoalan pergerakan.

“Wajar jika ada yang memiliki opini bahwa saya undur diri dari BEM lantaran berbeda pandangan dengan presma. Karena memang saya sejak awal tidak ada niatan untuk lanjut dan menolak beberapa kali ajakan untuk menjabat kembali. Tapi pengunduran ini bersifat personal, masalah pribadi saya, dan bukan karena polemik internal,” ujar dia.

Sejak awal mantan Wakil Menteri Kementerian Pergerakan dan Inkubator Kabinet Suacita Udayana tahun 2019 tersebut menolak untuk menjabat sebagai Menko Pergerakan di Kabinet tahun ini, lantaran berbagai pertimbangan, seperti masalah ekonomi. Namun, dikarenakan permintaan menjabat kembali tidak hanya dari beberapa orang tetapi dari banyak kalangan, akhirnya Umar memutuskan untuk mengiyakan.

“Kementerian Kebijakan Daerah ada dibawah Kemenkoan saya. Polemik daerah akan kita kawal dan menjadi tanggung jawab Kemenkoan yang saya pimpin. Persoalannya, apabila saya yang bukan orang Bali mengkawal pergerakan untuk isu Bali, takutnya, saya dianggap tidak netral dan sentimen terhadap warga Bali. Sikap rasisme yang saya terima membuat saya untuk undur diri jabatan ini,” ungkap Umar kepada jurnalis Linimassa.
Walaupun sudah tidak terikat sistem, Umar tetap mengupayakan pergerakannya tetap hidup melalaui agenda perjuangannya diluar sana. Sampai saat ini, Umar menjadi salah satu Koordinator galang dana yang diperuntukkan kepada masyarakat terdampak Covid-19. (AM)

Penulis: Ufiya Amirah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *