Browse By

Panen Kebijakan Baru, Tuai Pro Kontra

surat edaran dekan typo

Surat edaran yang telah disetujui oleh Dekan FISIP Unud, Sudirman. (Istimewa)

PERSLINIMASSA, Denpasar Beredarnya surat edaran dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana  di kalangan mahasiswa menuai berbagai respon. Surat yang dikeluarkan pada 5 Februari 2018 ini bertuliskan kebijakan baru untuk mahasiswa dalam berkegiatan di kampus.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian FISIP Unud yang kerap disapa Bapak Made memaparkan alasan dasar di keluarkannya surat edaran ini akibat adanya pelanggaran yang sering dilakukan oleh mahasiswa FISIP. “Dasar dikeluarkannya keputusan ini akibat adanya mahasiswa yang menginap di kampus,” ujar Made (14/02).

Surat keputusan yang di keluarkan tersebut memuat 7 poin penting, antara lain yaitu larangan merokok, mabuk, judi, dan lain sebagainya yang melanggar hukum. Poin kedua yaitu setiap mahasiwa FISIP dilarang melakukan kegiatan di kampus paling lambat pukul 22.00 malam. Poin ketiga yaitu jika mengadakan kegiatan di kampus hingga sampai lewat pukul 22.00 malam, agar membuat surat izin yang disetujui oleh Dekan FISIP ataupun Wakil Dekan III Bidang Kemahasiwaan. Poin keempat yaitu segala kegiatan di kampus agar diketahui oleh Dekanat FISIP Unud. Poin kelima yaitu segala kegiatan yang dilakukan diluar kampus tanpa diketahui oleh Dekanat FISIP, maka bukan tanggung jawab Fakultas. Poin keenam yaitu apabila ingin meminjam ruangan diluar jam kerja, haruslah membayar atau menandatangani surat pernyataan bermaterai 6000. Poin terakhir yaitu jika menggunakan ruangan saat jam kerja, maka tidak akan dikenakan biaya apapun

Made mengakui adanya banyak kesalahan pada penulisan surat tersebut. Misalnya, pada tanggal surat yang berlaku mulai 1 Januari 2018. Namun baru disetujui pada 5 Februari 2018. Ia pun memaparkan alasan adanya banyak kesalahan pada surat yang dikeluarkan terkesan terburu-buru. “Hal ini karena keterbatasan pada waktu. Untuk mendapatkan persetujuan dari Dekan yang baru bisa menandatangani pada waktu itu,” ungkap Made. Ia menjelaskan surat tersebut belum dipasang di titik-titik keramaian seperti papan pengumuman, mengingat banyaknya kesalahan surat keputusan tersebut, oleh karena itu surat keputusan tersebut akan diperbaiki terlebih dahulu.

Tanggapan mahasiswa mengenai surat edaran tersebut banyak menuai pro kontra. “Mengenai pelarangan merokok, mabuk, judi dan lainnya kepada mahasiswa menurut saya wajar saja untuk menciptakan kampus FISIP yang bersih dan lingkungan yang sehat. Namun mengenai pembatasan waktu penggunaan fasilitas kampus menurut saya bukanlah keputusan yang bijak, karena kami sebagai mahasiswa tentunya memiliki banyak kegiatan produktif dan positif seperti mengerjakan tugas, berdiskusi kelompok yang tentunya sebagai mahasiswa termasuk saya sudah menganggap kampus sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, dengan kebijakan baru ini tentu beberapa kegiatan kami secara langsung akan terbatas. Dan mengenai pembayaran untuk meminjam ruangan di luar jam kerja juga saya kontra terhadap hal ini, simple uang UKT disalurkan untuk hal apa sehingga kami harus membayar sewa ruangan di luar jam kerja? Menurut saya dengan pengiriman surat saja sudah cukup valid untuk peminjaman ruangan, apalagi jika kami menggunakan ruangan untuk kepentingan kuliah, organisasi, lomba, atau hal-hal lainnya terkait akademis, apakah kami harus mengeluarkan rupiah untuk menjadi mahasiswa progresif?” Ujar Juan salah satu mahasiswa jurusan Hubungan Internasional FISIP Unud.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ega mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unud yang turut menyampaikan keberatannya terhadap peraturan yang menagih adanya pembayaran lagi jikalau menggunakan ruang kelas di luar jam kerja, mahasiswa dibebankan untuk aktif akademis dan non akademis tetapi dibatasi dengan hal-hal sejenis pungli. Solusi lain untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, ialah mengisi pernyataan konsekuensi yang akan diterima apabila terdapat kesalahan prosedur atau kelalaian mahasiswa.

“Saya setuju dengan kebijakan baru Dekanat, karena bagaimanapun juga seluruh kegiatan yang di lakukan mahasiswa tetap menjadi tanggung jawab fakultas sehingga mahasiswa pun dapat lebih bertanggung jawab dengan kegiatanya, secara keseluruhan saya pro karena itu juga untuk kebaikan mahasiswa-nya tapi ada poin yang kontroversial, kita kan sudah bayar UKT berkuliah dan berkegiatan terkait dengan segala hal yang mahasiswa terima di kampus, ruang kelas itu termasuk fasilitas mahasiswa, jadi menurut saya asal kita sudah minta ijin dan bersurat dengan penjelasan lengkap terkait kegiatan yang akan dilakukan, saya pikir sudah cukup tidak perlu ada pembayaran lagi,” ucap Dama, mahasiswa jurusan Administrasi Negara FISIP Unud yang juga turut mempertanyakan transparansi UKT.

Perlu diketahui bersama, bahwa kebijakan ini dikeluarkan adalah semata-mata untuk menjaga kondisi lingkungan FISIP Unud agar tetap aman, serta menjaga fasilitas yang ada di lingkungan FISIP Unud tetap terjaga dengan baik. Perihal kebijakan pembayaran dan hal-hal terkait yang berada di luar konteks kebijakan maupun masih menjadi bagian dari kebijakan, dipersilakan seluas-luasnya setiap mahasiswa mengomunikasikan langsung kepada pihak-pihak pemangku kebijakan. Siapa lagi yang akan mengkritisi dan memberikan saran membangun kepada kampus, kalau bukan kita, para mahasiswa.

Penulis: Dyah Febriani, Ayu Indra

Editor: Fina Pradnyani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *