Browse By

Racial Profiling: Sebuah Paradoks Demokrasi di Amerika Serikat

Oleh: Putri Arijayanti, Indah Savitri, dan Wahyu Widnyana*

Menarik ketika kita ingin mengetahui sudah sejauh mana demokrasi berjalan di dunia ini. Perlu diingat bahwa demokrasi berakar kata ‘demos’ yang berarti rakyat dan ‘cratein’ yakni kekuasaan. Sederhananya demokrasi ialah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (1). Perkembangan sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat, kini sudah semakin meluas ke berbagai Negara di belahan dunia. Menyebarnya demokrasi terjadi baik karena memang terpengaruh Negara lain ataupun terpaksa harus menanamkan sistem tersebut. Salah satu contoh pengaruh yang luar biasa dari ideologi demokrasi adalah munculnya Arab Spring. Secara harfiah, Arab Spring artinya musim semi di wilayah Arab, namun sesungguhnya istilah ini merujuk pada gerakan revolusi masyarakat sipil di Arab untuk menggulingkan rezim yang ada, dengan tujuan demi menjadikan Negara di Timur Tengah ke arah pemerintahan yang demokratis (2). Pada awalnya Arab Spring muncul hanya karena satu cuitan pengguna di jejaring media sosial Twitter. Lalu selanjutnya, dari cuitan tersebut merembet hingga terbentuklah sebuah gerakan untuk menjatuhkan kediktakroran pemerintah (3).

Ini menandakan bahwa demokrasi itu sendiri memiliki pengaruh yang luar biasa di dalam dunia Internasional. Demokrasi tidak hanya dapat menginspirasi Negara-negara di dunia, namun juga masyarakatnya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip dari sistem tersebut. Namun perlu diingat, eksistensi demokrasi di dunia Internasional tentu berawal dari satu Negara terlebih dahulu hingga kemudian berhasil diterapkan di berbagai Negara lainnya. Asal muasal ideologi demokrasi sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno, tetapi yang paling berjasa memperkenalkannya adalah Amerika Serikat (AS). Sudah sejak lama AS dikenal sebagai kiblatnya demokrasi (4). Oleh karenanya, banyak Negara-negara yang terinspirasi menggunakan demokrasi disebabkan pengaruh dari AS.

Kemudian muncul pertanyaan, apakah AS sebagai kiblatnya demokrasi memang sudah menerapkan sistem ini dengan baik? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu prinsip-prinsip yang dianut oleh demokrasi. Menurut Lyman Tower Sargent, terdapat tujuh macam prinsip dasar, diantaranya adalah (5):

  1. Keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan atau kebijakan;
  2. Adanya sistem perwakilan;
  3. Negara berbentuk hukum;
  4. Adanya sistem pemilihan umum (pemilu);
  5. Adanya derajat persamaan di antara masyarakat;
  6. Adanya derajat kebebasan yang dilimpahkan kepada masyarakat;
  7. Adanya edukasi mengenai demokrasi.

Selanjutnya penulis menemukan suatu hal yang menjanggal dalam penerapan demokrasi di AS, khususnya karena hal ini kontradiksi dengan prinsip nomor (5). Hal tersebut adalah racial profiling. Istilah profiling merupakan tindakan atau proses ekstrapolasi informasi terhadap seseorang, dan racial profiling berarti tindakan mencurigai atau menargetkan seseorang atas dasar karakteristik atau perilaku yang diamati (6). Racial profiling pada awalnya menjadi suatu hal yang legal di AS, berguna untuk memberikan wewenang kepada seluruh pihak kepolisian di Negara bagian dalam melakukan interogasi dan investigasi secara mendadak, terhadap warga sipil berdasarkan jenis ras, etnik, ataupun Negara asal individu tersebut (7). Secara tidak langsung, racial profiling akan berdampak pada munculnya diskriminasi terhadap ras-ras maupun etnik-etnik tertentu di AS. Dewasa ini, beberapa Negara bagian di AS sesungguhnya sudah melarang praktik dari racial profiling. Adapun pembagian larangan di Negara bagian di AS sebagai berikut.

 Gambar 1. Negara bagian AS yang masih menerapkan racial profiling (8)

Gambar 1. Negara bagian AS yang masih menerapkan racial profiling (8)

Kini terdapat kurang lebih 20 Negara bagian yang masih berpegang teguh dengan legalisasi racial profiling. Inilah yang penulis asumsikan sebagai paradoks demokrasi di AS. Sebuah hal yang seolah-olah bertentangan dengan kebenaran tentu adalah paradoks, dan hal yang ditentang tersebut adalah diskriminasi yang terjadi. Seolah-olah diskriminasi menjadi suatu hal yang wajar untuk dilakukan padahal hal itu sama sekali tidaklah baik, terlebih lagi bertentangan dengan prinsip demokrasi. Sehingga ini yang akan menjadi bahasan penulis untuk dianalisa dalam tulisan berikut.

Sebagai sebuah Negara yang telah menjadi tolok ukur demokrasi bagi negara lain, racial profiling merupakan kekurangan milik Amerika Serikat. Merujuk pada poin derajat persamaan di antara masyarakat, racial profiling memungkinkan terciptanya perbedaan derajat antar satu ras dengan ras yang lainnya. Sudah merupakan rahasia umum bahwa ras kulit hitam selalu mengalami penindasan oleh ras kulit putih yang dianggap lebih tinggi. Bahkan, dalam tulisan milik Schlozman dinyatakan bahwa para pembuat kebijakan di Amerika Serikat kurang mendengarkan aspirasi milik penduduk Amerika-Afrika serta penduduk Latin (9). Padahal, dalam demokrasi, penyampaian aspirasi milik masyarakat merupakan hal yang krusial. Karenanya, kepentingan milik kaum yang termarginalisasi tidak dapat tersampaikan dan tidak tercantum dalam tiap kebijakan yang tercipta.

Terjadinya pelanggaran pada poin kelima yang telah disampaikan sebelumnya juga berimplikasi pada poin pertama dari prinsip dasar demokrasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan atau kebijakan. Racial profiling yang ditetapkan oleh beberapa negara bagian di Amerika menyebabkan masyarakat yang berasal dari ras terpinggirkan sulit untuk terlibat aktif dalam membuat keputusan atau kebijakan. Alhasil, kebijakan-kebijakan yang tercipta seringkali merugikan orang-orang kulit hitam. Melihat pada kurangnya partisipasi dari masyarakat kulit hitam sebenarnya telah mengikis esensi dari demokrasi itu sendiri. Racial profiling justru menyebabkan demokrasi di Amerika Serikat menjadi kurang sempurna.

Melalui segala keterbatasan yang dihadapi oleh para kaum kulit hitam, mengakibatkan kurangnya keterwakilan mereka dalam jajaran pembuat keputusan. Memang, dalam poin demokrasi terdapat sistem perwakilan. Namun, racial profiling berimplikasi pada tidak sempurnanya sistem perwakilan. Seharusnya, sistem perwakilan dapat berlaku secara adil untuk seluruh masyarakat di Amerika Serikat. Namun nyatanya, masyarakat kulit hitam masih kurang terwakilkan. Hal-hal tersebut menjadi bukti bahwa racial profiling mengakibatkan kurang sempurnanya demokrasi yang diterapkan di Amerika Serikat.

Apabila diselisik lebih mendalam, racial profiling muncul akibat ideologi konservatisme yang ada dalam masyarakat. Doktrin mengenai America for Americans (10) telah dielu-elukan sejak masa Theodore Roosevelt dan mendarah daging bagi para kaum kulit putih. Selain itu, keberadaan ideologi ini juga dibuktikan dengan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat. Dalam masa kampanyenya, Donald Trump dengan jelas menyatakan sentimennya terhadap rasras tertentu dan memperoleh kemenangan pada saat masa pemilihan presiden. Racial profiling tidak dapat terlepas dari ideologi konservatisme. Kepercayaan yang telah terkonstruksi dari lama mengenai ras-ras yang ada di Amerika Serikat menimbulkan kesan yang wajar untuk berperilaku diskriminatif. Namun, telah terbukti bahwa tindakan tersebut menjadi cela yang dimiliki oleh demokrasi di Amerika Serikat. Melalui tulisan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun Amerika Serikat adalah kiblat demokrasi, masih terdapat unsur-unsur dari demokrasi yang belum dapat terpenuhi akibat dari adanya racial profiling.

DAFTAR PUSTAKA
1 Rowland Pasaribu. (2005). Bab 6 Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara. Tersedia pada: http://rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/36619/bab-06-demokrasi-dan-sistempemerintahan-negara.pdf [Akses: 16 Januari 2017]

2 Labieb Musaddad. (2014). Jurnal Ilmiah Non Seminar Arab Spring. Tersedia pada: http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20368972-MK-Labieb%20Musaddad.pdf [Akses: 16 Januari 2017]

3 Saleem Kassim. (2012). Twitter Revolution: How the Arab Spring Was Help By Social Media. Tersedia pada: https://mic.com/articles/10642/twitter-revolution-how-the-arab-spring-was-helped-by-social-media#.QRhZg3cTS [Akses: 16 Januari 2017]

4 Muhammad Nasir Badu. (2015). Demokrasi dan Amerika Serikat. Tersedia pada: http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/download/126/pdf [Akses: 16 Januari 2017]

5 Lyman Tower Sargent. (2009). Contemporary Political Ideologies A Comparative Analysis. Belmont: Wadsworth Cengage

6 Merriam-Webster Dictionary. Tersedia pada: https://www.merriam-webster.com/dictionary/profiling [Akses: 16 Januari 2017]

7 American Civil Liberties Union (ACLU). (2017). Racial Profiling. Tersedia pada: https://www.aclu.org/issues/racialjustice/race-and-criminal-justice/racial-profiling [Akses: 16 Januari 2017]

8 German Lopez. (2014). 20 States still haven’t outlawed racial profiling. Has yours?. Tersedia pada: http://www.vox.com/xpress/2014/9/26/6844837/20-states-dont-prohibit-racial-profiling [Akses: 16 Januari 2017]

9 Schlozman, Kay L. (n.d). Task Force on Inequality and American Democracy American Political Science Association. http://www.apsanet.org/portals/54/Files/Memos/voicememo.pdf

10 _____. (n.d). The Progressive Party. http://www.theodore-roosevelt.com/images/research/txtspeeches/672.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *